Usul Kenaikan Pangkat


  1. A.   Syarat-syarat Kenaikan Pangkat Pejabat Struktural :
    1. Surat Pengantar Kepala OPD;
    2. Fotocopy SK Pangkat terakhir;
    3. Fotocopy STTB/Ijazah terakhir dan Transkrip Nilai  yang dilegalisir (bagi yang mencantumkan penambahan gelar);
    4. SK Ijin Belajar yang dilegalisir (bagi yang mencantumkan penambahan gelar);
    5. Fotocopy SK Jabatan Terakhir;
    6. Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Jabatan terakhir;
    7. Fotocopy Surat Tanda Lulus Ujian Dinas Tk. II untuk kenaikan pangkat dari Penata Tk. I golongan ruang III/d menjadi Pembina golongan ruang IV/a (tidak berlaku bagi yang dikecualikan dari ujian dinas yaitu yang telah memperoleh ijazah S2 atau telah mengikuti Diklat Pim Tk. III agar melampirkan Sertifikat Diklat Pim Tk. III);
    8. Penilaian Prestasi Kerja PNS Tahun 2018, 1 Rangkap Asli, 2 Rangkap Fotocopy legalisir yang terdiri dari :
      1. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebagai rencana kerja awal tahun
      2. Capaian SKP pada akhir tahun
      3. Prestasi Kerja PNS yang meliputi Penilaian SKP dan Penilaian Perilaku Kerja
  2. Penilaian Prestasi Kerja PNS Tahun 2019, 1 Rangkap Asli, 2 Rangkap Fotocopy legalisir yang terdiri dari :
    1. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebagai rencana kerja awal tahun
    2. Capaian SKP pada akhir tahun
    3. Prestasi Kerja PNS yang meliputi Penilaian SKP dan Penilaian Perilaku Kerja
  3. Fotocopy SK Mutasi/Pindah (bagi PNS yang Pindah);
  4. Fotocopy SK Penyesuaian masa kerja (bagi PNS yang pernah menyesuaikan masa kerja);
  5. Fotocopy SK Penjatuhan Hukuman Disiplin (bagi PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin);
  6. Daftar Riwayat jabatan (Format terlampir). 
  1. B.   Syarat-syarat Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional :
    1. Surat Pengantar Kepala OPD;
    2. PAK untuk kenaikan pangkat yang diusulkan, 1 rangkap asli, 1 rangkap fotocopy dilegalisir;
    3. Fotocopy PAK lama dilegalisir;
    4. Fotocopy SK Jabatan Fungsional
    5. Fotocopy SK Pangkat terakhir;
    6. Fotocopy STTB/Ijazah dan Transkrip Nilai terakhir yang dilegalisir (bagi yang mencantumkan penambahan gelar);
    7. SK Ijin Belajar yang dilegalisir (bagi yang mencantumkan penambahan gelar);
    8. Penilaian Prestasi Kerja PNS Tahun 2018, 1 Rangkap Asli, 1 Rangkap Fotocopy legalisir yang terdiri dari :
      • Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebagai rencana kerja awal tahun
      • Capaian SKP pada akhir tahun
      • Prestasi Kerja PNS yang meliputi Penilaian SKP dan Penilaian Perilaku Kerja
  2. Penilaian Prestasi Kerja PNS Tahun 2019, 1 Rangkap Asli, 1 Rangkap Fotocopy legalisir yang terdiri dari :
    • Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebagai rencana kerja awal tahun
    • Capaian SKP pada akhir tahun
    • Prestasi Kerja PNS yang meliputi Penilaian SKP dan Penilaian Perilaku Kerja
  3. Fotocopy SK Mutasi/Pindah (bagi PNS yang Pindah);
  4. Fotocopy SK Penyesuaian masa kerja (bagi PNS yang pernah menyesuaikan masa kerja);
  5. Fotocopy SK Penjatuhan Hukuman Disiplin (bagi PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin).

 

  1. C.   Syarat-syarat Kenaikan Pangkat PNS Non Jabatan Struktural dan Fungsional (Reguler):
    1. Surat Pengantar Kepala OPD;
    2. Fotocopy SK Pangkat Terakhir;
    3. Fotocopy STTB/Ijazah dan Transkrip Nilai terakhir yang dilegalisir (bagi yang mencantumkan penambahan gelar);
    4. SK Ijin Belajar yang dilegalisir (bagi yang mencantumkan penambahan gelar);
    5. Untuk kenaikan pangkat golongan ruang II/d ke III/a agar melampirkan fotocopy Surat Tanda Lulus Ujian Dinas Tk. I (Kecuali Telah Memiliki Ijazah SI);
    6. Penilaian Prestasi Kerja PNS Tahun 2018, 1 Rangkap Asli, 1 Rangkap Fotocopy legalisir yang terdiri dari :
      • Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebagai rencana kerja awal tahun
      • Capaian SKP pada akhir tahun
      • Prestasi Kerja PNS yang meliputi Penilaian SKP dan Penilaian Perilaku Kerja
  2.        7. Penilaian Prestasi Kerja PNS Tahun 2019, 1 Rangkap Asli, 1 Rangkap Fotocopy legalisir yang terdiri dari :
    • Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebagai rencana kerja awal tahun
    • Capaian SKP pada akhir tahun
    • Prestasi Kerja PNS yang meliputi Penilaian SKP dan Penilaian Perilaku Kerja

8. Fotocopy SK Mutasi/Pindah (bagi PNS yang Pindah);

9. Fotocopy SK Penyesuaian masa kerja (bagi PNS yang pernah menyesuaikan masa kerja);

10. Fotocopy SK Penjatuhan Hukuman Disiplin (bagi PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin).

11. Semua Berkas yang tercantum pada point 1 s/d 10 agar dibuat dalam bentuk softcopy berupa hasil scan dalam format PDF (1 dokumen dalam 1 file).

 

  1. D.  Syarat-syarat Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah :
    1. Surat Pengantar Kepala OPD;
    2. PAK untuk kenaikan pangkat yang diusulkan, 1 rangkap asli, 1 rangkap fotocopy dilegalisir (bagi PNS Jabatan Fungsional);
    3. Fotocopy PAK lama dilegalisir (bagi PNS Fungsional);
    4. Fotocopy SK Pangkat Terakhir;
    5. Fotocopy STTB/Ijazah dan Transkrip Nilai terakhir yang dilegalisir;
    6. SK Ijin Belajar/Tugas Belajar yang dilegalisir;
    7. SK Penempatan kembali setelah Tugas Belajar (bagi PNS tugas beajar);
    8. Uraian Tugas sesuai tupoksi dan Ijazah yang ditanda tangani minimal oleh Pejabat Eselon II (bagi PNS ijin belajar);
    9. Fotocopy Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah (bagi PNS ijin belajar);
    10. Penilaian Prestasi Kerja PNS Tahun 2018, 1 Rangkap Asli, 1 Rangkap Fotocopy legalisir yang terdiri dari :
      • Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebagai rencana kerja awal tahun
      • Capaian SKP pada akhir tahun
      • Prestasi Kerja PNS yang meliputi Penilaian SKP dan Penilaian Perilaku Kerja
  2.       11. Penilaian Prestasi Kerja PNS Tahun 2019, 1 Rangkap Asli, 1 Rangkap Fotocopy legalisir yang terdiri dari :
    • Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebagai rencana kerja awal tahun
    • Capaian SKP pada akhir tahun
    • Prestasi Kerja PNS yang meliputi Penilaian SKP dan Penilaian Perilaku Kerja

12. Fotocopy SK Mutasi/Pindah (bagi PNS yang Pindah);

13. Fotocopy SK Penyesuaian masa kerja (bagi PNS yang pernah menyesuaikan masa kerja);

14. Fotocopy SK Penjatuhan Hukuman Disiplin (bagi PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin).

 

E.   Bagi PNS yang melaksanakan tugas sebagai Guru namun belum diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Guru karena belum memenuhi syarat Pengangkatan, dapat mengusulkan kenaikan pangkat setelah memenuhi syarat kenaikan pangkat Reguler (empat tahun dipangkat terakhir) dan tidak perlu mengurus PAK.

 F.   Berkas yang terdapat pada point C agar diserahkan juga dalam bentuk softcopyberupa hasil scan dalam format PDF pada CD(compact disk) dan dikirim via email ke alamat pminkabkpsdmlandak@gmail.com.

 G.  Berkas yang diserahkan sebanyak 2 (dua) rangkap, untuk Golongan IV sebanyak 3 (tiga) rangkap, semua berkas agar disusun berdasarkan urutan berkas yang terdapat pada point A, B, C dan D diatas.

 H.  Usulan Kenaikan Pangkat agar disampaikan kepada Bupati Landak c/q. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Landak secara kolektif melalui unit kerja masing-masing paling lambat tanggal 31 Januari 2020, untuk mendapatkan proses selanjutnya di Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.

 I.    Kenaikan Pangkat setingkat lebih tinggi dapat diusulkan sepanjang tidak melampaui Pangkat/Gol. Ruang atasan langsung (PP 12/2002).

 J.   Memperhatikan Peraturan Kepala BKN Nomor 18 Tahun 2010 tentang Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Online dan Surat Kepala BKN Nomor k23-30/v203-2057/99 tanggal 8 Juli 2011 perihal Implementasi SAPK, bahwa prosedur Usul Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dari Instansi yang disampaikan ke BKN harus menggunakan layanan SAPK secara Online, dan pada SAPK tempat lahir pada data pegawai adalah nama Kabupaten/Kota sehingga untuk memudahkan proses peremajaan data PNS yang akan diusulkan kenaikan pangkatnya diminta agar pada usulan kenaikan pangkat juga disampaikan nama Kabupaten/Kota tempat kelahiran PNS.

 K.  Guna kelancaran pelaksanaan proses pengusulan pertimbangan teknis kenaikan pangkat menggunakan SAPK, Penilaian Prestasi Kerja PNS Tahun 2018, Penilaian Prestasi Kerja PNS Tahun 2019 dan PAK bagi tenaga fungsional agar dihitung dengan benar dan diharapkan agar berkas yang disampaikan benar-benar lengkap sesuai dengan syarat-syarat pada point A s.d D diatas dan apabila berkas tidak disampaikan sampai pada waktu yang telah ditentukan, maka berkas tidak dapat diproses pada periode kenaikan pangkat 1 April 2020.

 L.   Dalam Pengurusan Pelayanan Kepegawaian, tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun, dan jika terdapat indikasi terjadi pungli oleh orang yang mengatasnamakan BKPSDM, agar melaporkannya ke BKPSDM.

 Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.