LAYANAN KARIS / KARSU

KARTU ISTRI (KARIS)/ KARTU SUAMI 

  1. URAIAN SINGKAT

           Kartu Istri yang selanjutnya disebut dengan KARIS dan Kartu Suami yang selanjutnya disebut dengan KARSU merupakan kartu identitas bagi istri/ Suami Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebagai kartu identitas KARIS/KARSU dipegang oleh istri/Suami sah PNS dan berlaku selama yang bersangkutan menjadi Istri/Suami sah dari PNS bersangkutan. Apabila seorang PNS berhenti sebagai PNS tanpa hak pensiun, maka KARIS/ KARSU yang telah diberikan kepada istri/Suami dengan sendirinya tidak berlaku lagi dan apabila PNS berhenti dengan hormat dengan hak pensiun, maka KARIS/KARSU yang telah diberikan kepada istrinya/suaminya tetap berlaku, demikian juga apabila PNS atau pensiunan PNS meninggal dunia, maka KARIS/ KARSU tetap berlaku selama masih ada janda / duda/ anak yang berhak atas pensiun. Apabila seorang istri/suami PNS bercerai, maka KARIS/KARSU yang telah diberikaan kepadanya dengan sendirinya tidak berlaku lagi, tapi apabila ia rujuk / kawin kembali dengan bekas/mantan suaminya/istrinya, maka KARIS/KARSU tersebut dengan sendirinya berlaku lagi. Manfaat KARIS/KARSU antara lain: 1). Sebagai Bukti Pendaftaran Istri/Suami PNS yang sah; dan/atau 2). Sebagai lampiran surat pengantar permohonan pensiun dimana Istri/suami yang sah atau yang ada KARIS/KARSU- nya yang berhak untuk mengambil pensiun.

 

  1. DASAR HUKUM

Dasar hukum Pelayanan Administrasi Kepegawaian Kartu Istri (KARIS) dan Kartu Suami (KARSU) adalah:

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250);
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
  2. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Negara Nomor 08/SE/1983, Tanggal 26 Maret 1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil; dan
  3. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Negara Nomor 48/SE/1990, Tanggal 22 Desember 1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× Hubungi Kami